BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam
membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban
pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu,
kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan
pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan
usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically
important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang
kerahasiaan informasi.
Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat
melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, akan tetapi tidak
dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dan laporan hasil
pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya hasil pemeriksaan. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu
mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK
segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah
sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia
OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah
yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan
pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya,
serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia, dan
Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran
informasi secara terintegrasi.
Krisis moneter dan perbankan tahun 1998 dan likuidasinya 16 bank mengakibatkan
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran
bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Blanket
guarantee dapat
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Ruang lingkup
penjaminan yang terlalu luas sehingga perlu digantikan dengan sistem penjaminan
yang terbatas yaitu LPS.
B. Maksud dan Tujuan penulisan
1. Untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah perbankan dan lembaga keuangan
lainnya,
2. Untuk sebagai bahan referensi dalam pembelajaran
3. Untuk mengetahui kegunaan dari OJK dan LPS guna
penerapan saat menjadi tenaga penyuluh lapangan
C. Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun
dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB
I :
PENDAHULUAN
Pendahuluan merupakan
bagian utama dalam pembuatan suatu makalah. Dalam bab ini dibahas mengenai
latar belakang, tujuan dan manfaat , serta sistematika penulisan makalah
BAB
II :
PEMBAHASAN
Pada bab ini
menjelaskan tentang pengertian , fungsi, tugas OJK dan LPS, serta
wewenang dan tujuan OJK dan LPS.
BAB III:
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penyusunan makalah ini
serta saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil kesimpulan yang dibuat.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Otoritas jasa keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga
pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana,
perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun
2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan
sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus
dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada
dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari
lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa
keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan
dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria
lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta
ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang
menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral
tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha
Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan sektor jasa keuangan lainnya. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi
lahirnya UU ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yakni :
- Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
- Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
- Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.
Harapan penataan melalui UU
No.21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan :
- Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.
- Agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi
1. Fungsi OJK
- Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan
- Menjaga stabilitas sistem keuangan
- Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang
- Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru
2. Tujuan dalam pembentukan OJK
- Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
- Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis.
- Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi
OJK melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap:
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Dalam menjalankan tugas
pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
- Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :
- Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.
- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.
- Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
- Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
Menurut para pakar ekonomi:
1.
Menkeu Agus Martowardojo: Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi
kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK
merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.
2.
Fuad Rahmany: menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi
pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.
3.
Darmin Nasution: OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar
modal dan lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan
berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.
4.
Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad: terdapat empat pilar sektor keuangan
global yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk
menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga
keuangan yang ditengarai bisa berdampak sistemik. Ketiga, lembaga keuangan
membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat
transparansi yang harus dijaga.
B. lembaga penjamin simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) adalah suatu
lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di
Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan
sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.
1. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.
2. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga
pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.
3. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
Fungsi Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS)
- Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS)
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- Melaksanakan penjaminan simpanan.
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- Merumuskan,
menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak
berdampak sistemik.
Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS)
- Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- Menjatuhkan sanksi administratif.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sehubungan dengan perincian data diatas, kami dapat menarik kesimpulan
bahwa Otoritas Jasa
Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri
perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan
asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) adalah suatu
lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia yang fungsinya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan dan penjamin
sekaligus pengawas suatu keuangan yang ada di suatu Instansi atau perusahaan
yang bergerak dibidang jasa penyimpanan keuangan.
B. Saran
Untuk Pribadi
1. Semoga bisa lebiih baik lagi dalam pembuatan makalah mengenai salah satu
materi perbankan yang kami buat untuk waktu selanjutnya.
2. Untuk bisa kongkrit lagi data yang diberikan
Untuk pihak lain
1. Semoga Fungsi OJK dan LPS bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan
ekonomi suatu instansi.
2. Untuk lebih memperhatikan secara keseluruhan, tidak hanya Bank Indonesia saja.
Blackjack Bonus - Casino Dr.MD
BalasHapusThe most popular Blackjack 서울특별 출장안마 bonus in 정읍 출장안마 the United States comes 아산 출장안마 from 과천 출장안마 the Blackjack Player with Blackjack players to bet the game at the table. It 의왕 출장안마 can also be played